Samarinda.inews.id - Kutai Kartanegara– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) memulai pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan dan sesuai aturan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
Entry meeting pemeriksaan ini berlangsung Rabu (6/11/2024) dengan melibatkan jajaran Pemkab Kukar. Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Kaltim, Nana Suryana, mengatakan bahwa pemeriksaan meliputi aspek investigatif dan audit dengan tujuan tertentu.
“Pendekatan ini dirancang untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan sesuai regulasi, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai salah satu daerah dengan anggaran besar, Kukar mendapat perhatian khusus dari BPK. Pemeriksaan ini juga dianggap sebagai langkah evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan apresiasinya terhadap pemeriksaan tersebut. Ia menyebut pemeriksaan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemkab Kukar sekaligus menegaskan komitmen terhadap transparansi.
“Kami mendukung penuh pemeriksaan ini dan akan memberikan data yang diperlukan sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen Pemkab Kukar terhadap tata kelola yang bersih,” ujar Sunggono.
Ia juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar untuk mendukung proses pemeriksaan, termasuk menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Pengamat keuangan daerah menilai bahwa langkah ini dapat menjadi katalisator bagi perbaikan sistem pengawasan internal, sekaligus mendorong profesionalisme dalam pengelolaan anggaran.
“Dengan pemeriksaan ini, masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah daerah Kukar benar-benar serius menjaga integritas pengelolaan anggaran,” ungkap seorang pengamat.
Melalui pemeriksaan yang komprehensif dan transparan, BPK RI berharap seluruh elemen di Pemkab Kukar dapat bekerja lebih disiplin dalam mengelola anggaran.
Dengan begitu, alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar.
Editor : Maskaryadiansyah
Artikel Terkait
