SAMARINDA - Samarinda.inews.id – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, memberikan tanggapan mengenai polemik Jembatan Mahakam I yang sempat ditutup dan kemudian dibuka kembali setelah insiden tabrakan kapal beberapa waktu lalu. Ia menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Rohim, yang akrab disapa, menjelaskan bahwa penutupan sementara Jembatan Mahakam I merupakan bagian dari prosedur keamanan. Langkah tersebut diambil untuk memungkinkan audit teknis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jembatan setelah kejadian.
“Saya sendiri sempat melihat beberapa pengujian yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dari situ, kemudian keluar hasil yang menyatakan jembatan ini masih aman untuk dilewati,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keputusan untuk membuka kembali akses jembatan harus didasarkan pada kajian teknis, bukan hanya pertimbangan praktis. Oleh karena itu, ia mendukung langkah pihak terkait yang melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum mengizinkan jembatan beroperasi kembali.
“Kalau kita lihat secara prosedur, mereka sudah menjalankan tahapan yang benar. Setelah kejadian, ditutup dulu, lalu dilakukan tes-tes teknis sesuai standar keamanan,” jelas Rohim.
Namun, ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik. Rohim menyayangkan minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai alasan pembukaan kembali jembatan setelah penutupan.
“Kami harap ke depan pihak terkait bisa lebih terbuka. Informasi tentang kondisi infrastruktur seperti jembatan ini sangat penting diketahui warga, karena menyangkut keselamatan mereka,” tegasnya.
Rohim menambahkan bahwa Komisi III DPRD akan terus memantau dan berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) agar setiap proses pengambilan keputusan didasarkan pada kajian yang valid. Ia juga mengingatkan agar pemantauan terhadap kondisi jembatan dilakukan secara berkala, terutama mengingat usia struktur Jembatan Mahakam I yang sudah cukup tua.
“Kami yakin jika prosedurnya dijalankan dengan benar, maka keselamatan tetap terjaga. Tapi jangan lupa, masyarakat juga berhak tahu proses dan hasilnya,” tutup Rohim.
Editor : Maskaryadiansyah
Artikel Terkait
