Pilgub Kaltim Diwarnai Dinasti Politik, Ujian Bagi Demokrasi 

Pilgub Kaltim Diwarnai Dinasti Politik, Ujian Bagi Demokrasi 

SAMARINDA, iNewsSamarinda.id - Isu dinasti politik kembali mencuat dalam Pilgub Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 menyusul majunya Rudi Mas'ud sebagai salah satu calon.

Baca Juga

Prof Elvi: Penilaian Dinasti Politik Harus Berdasarkan Demokrasi Substansial

Kehadiran Rudi dalam kontestasi ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk mempertahankan kekuasaan keluarga Mas'ud di tingkat pemerintahan daerah.

Direktur DEEP, Neni Nurhayati, mengkritik keras fenomena ini. Ia menegaskan bahwa politik dinasti akan berdampak buruk bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

"Politik dinasti akan mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dan membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegas Neni Jumat, 4 Oktober 2024.

Baca Juga

Dinasti Politik di Pilgub Kaltim, Pakar: Ancam Pembangunan Daerah

"Jika mau demokrasi yang sehat serta perbaikan ke masa depan. Masyarakat mesti menolak politik dinasti," tambah Neni .

Neni menyebut politik dinasti akan berujung pada hal negatif yakni mengutamakan kepentingan pribadi. Saat memimpin pastinya akan bersikap menguntungkan kelompoknya. Selain itu juga erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sikap menguntungkan kelompok misalnya dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu.

"Dari sini akhirnya bisa muncul KKN. Ini karena tak ada profesionalisme yang tercipta," jelasnya.

Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.

"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucap dia.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta