Dinasti Politik di Pilgub Kaltim, Pakar: Ancam Pembangunan Daerah

SAMARINDA, iNewsSamarinda.id-  Kalimantan Timur tengah menjadi sorotan karena dominasi dinasti politik dalam Pilgub kali ini. Calon Gubernur Rudi Mas’ud, yang memiliki sejumlah saudara kandung menduduki jabatan penting di daerah, dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk bagi pembangunan daerah.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati mengkritisi keras fenomena dinasti politik ini. Dia menyebut efek negatif dari dinasti politik akan menghambat kemajuan Kaltim. Praktik semacam ini akan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga

Survei Terbaru GIA: Isran Noor-Hadi Mulyadi Unggul Jauh dari Rudy Mas'ud-Seno Aji di Pilkada Kaltim

Rudi dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim. Kakak Rudi, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

“Dinasti politik bisa membuat daerah menjadi tak maju dan berkembang. Daerah akan dikelola tidak profesional,” kata dia secara tegas.

Baca Juga

Rudy-Seno Mantapkan Diri Mendaftar Ke KPU Kaltim, Yakin Raih Kemenangan di Pilgub Kaltim 2024

Neni menyebut politik dinasti basis utamanya yakni mengutamakan kepentingan pribadi. Saat memimpin pastinya akan bersikap menguntungkan kelompoknya. Selain itu juga erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sikap menguntungkan kelompok misalnya dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu.

“Dari sini akhirnya bisa muncul KKN. Ini karena tak ada profesionalisme yang tercipta. Ujung dari semuanya pembangunan jadi tidak maksimal,” jelasnya.

Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.

“Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti,” ucap dia

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta