Samsun menyoroti bahwa pemahaman ini harus membimbing langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kelangsungan sistem pertanian dan ketersediaan pangan.
"Pemerintah harus fokus pada reformasi dan perbaikan sistem yang lebih besar serta memastikan tugas kenegaraan terus berjalan dengan baik," ujar Samsun.
Korupsi dalam pengelolaan dana di Kementerian Pertanian merupakan isu yang harus ditangani dengan serius, dan lembaga penegak hukum harus mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun perlu diingat, bahwa menggantikan seorang menteri bukanlah solusi akhir. Upaya pemberantasan korupsi harus lebih dari sekadar menyingkirkan satu individu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Selain itu, kestabilan sistem pertanian adalah kunci bagi kelangsungan hidup mereka.
Masyarakat Indonesia, lanjutnya, berharap agar tugas negara untuk memastikan ketersediaan pangan tetap menjadi prioritas, terlepas dari perubahan dalam kepemimpinan.
“Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan akan bekerja sama untuk memastikan kelangsungan sistem pangan nasional yang kuat dan menjaga ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Editor : Rizqa Leony PutriMPI Marketing
Artikel Terkait
