Samarinda.iNews.id - SAMARINDA - Amanah Presiden RI Joko Widodo agar memaksimalkan aset daerah guna mendukung ketahanan pangan di IKN. Namun kabar yang beredar, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik kesulitan mendapatkan data aset daerah dari pejabat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim.
Jika kepentingan bangsa dan negara tidak didukung, maka Pj Gubernur bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.
Hal ini dikaitkan dengan adanya mutasi jabatan 8 Kepala Dinas (Kadis) dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beberapa waktu.
Padahal, rencana Akmal Malik melakukan rotasi untuk melakukan penyegaran dan mempercepat akselerasi pembangunan daerah, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wilayah Provinsi Kaltim menjadi daerah penyangga untuk pembangunan IKN. Dalam berbagai aspek pembangunan, perlu adanya sinergi dan akselerasi agar siklus pembangunan berjalan dan berkesinambungan.
Dalam hal kesinambungan dan akselerasi pembangunan, Presiden Jokowi mengingatkan agar mendukung pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kaltim.
Dengan demikian, maka perlu adanya lahan atau kawasan yang berstatus aset-aset milik pemerintah dimaksimalkan untuk program ketahanan pangan mendukung pembangunan IKN.
"Aset itu tidak tidur, tapi yang tidur itu orangnya. Kuncinya memang ada di aktor, dalam hal ini adalah pegawai ASN yang dituntut harus mampu menjalankan dengan sistem yang baik sehingga bermanfaat demi kepentingan masyarakat," ucap Akmal Malik ketika melakukan Silaturahmi Coffee Morning Pj Gubernur Kaltim bersama awak media di Pendopo Odah Etam, Jum’at (17/11/2023) lalu.
Selain itu, informasi dihimpun media ini juga menyebutkan kalau rotasi jabatan sejumlah Kadis dilingkup Pemprov Kaltim kemarin karena tak tanggap dalam tangani aset.
Editor : Maskaryadiansyah
Artikel Terkait
