Meski terdapat perbedaan angka anggaran yang memicu polemik, Pemprov Kaltim memastikan bahwa seluruh proses transparan dan sesuai undang-undang. Pemerintah daerah berharap penjelasan ini dapat meredam perdebatan, sehingga fokus utama tetap pada pembangunan daerah dan kesiapan Kaltim sebagai penyangga utama pusat pemerintahan baru Indonesia.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
News Update
