Pjs Bupati Kukar Konsultasi ke Kemendagri Bahas Tambahan Hibah Pengamanan Pilkada 2024

Samarinda, inews.id - Kutai Kartanegara – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, mengambil langkah strategis untuk memastikan keamanan Pilkada Serentak 2024. Bambang bersama jajaran Pemkab Kukar melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, guna membahas usulan tambahan dana hibah untuk pengamanan Pilkada.

Konsultasi tersebut berlangsung pada Senin (4/11/2024) dan turut dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukoco, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sy Vanessa Vilna. Dalam pertemuan ini, mereka berdiskusi dengan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Anggaran Daerah Kemendagri, Muhammad Valiandra, mengenai mekanisme penganggaran dan penatausahaan dana hibah tambahan.

Baca Juga

Setelah Tujuh Tahun Buron, Mantan Anggota DPRD Kukar Terpidana Korupsi Akhirnya Ditangkap

Bambang menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah mengalokasikan dana hibah untuk Kodim 0906/Kukar dalam anggaran murni 2024. Namun, kebutuhan tambahan yang diajukan oleh Kodim melalui Badan Kesbangpol Kukar memerlukan kejelasan aturan dan prosedur agar tidak melanggar regulasi.

“Kami ingin memastikan bahwa tambahan dana hibah yang diusulkan untuk pengamanan Pilkada dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Diskusi ini sangat penting untuk menjembatani perbedaan ketentuan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,” ujar Bambang.

Dalam konsultasi tersebut, Plh Direktur Anggaran Daerah Kemendagri, Muhammad Valiandra, menegaskan bahwa penambahan hibah di luar alokasi awal dapat dilakukan selama ada alasan yang mendesak, seperti pengamanan Pilkada. Namun, usulan tersebut harus didukung oleh dokumen resmi dan proposal rinci dari penerima hibah.

Baca Juga

Normalisasi Sungai Belayan Jadi Fokus Utama Kecamatan Kembang Janggut

“Tambahan hibah ini bukan pengganti, melainkan pelengkap atas dasar urgensi. Proposal baru harus mencakup perincian kebutuhan tambahan agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” jelas Valiandra.

Ia juga menekankan pentingnya pengajuan yang sesuai prosedur, mulai dari usulan tertulis hingga evaluasi dokumen pendukung oleh pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Bambang menegaskan bahwa keamanan adalah prioritas utama dalam menyukseskan Pilkada 2024. Ia berharap hasil konsultasi ini dapat menjadi panduan bagi Pemkab Kukar dalam menyusun kebijakan penganggaran yang tepat dan sesuai regulasi.

Baca Juga

Camat Samboja Barat Optimis Pembangunan Kantor Kecamatan Baru Rampung Tepat Waktu

“Keamanan adalah kunci suksesnya Pilkada. Kami akan memastikan kebutuhan pengamanan terpenuhi tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku,” tegas Bambang.

Dengan langkah ini, Pemkab Kukar optimistis dapat menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat selama Pilkada berlangsung. Konsultasi ke Kemendagri ini diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk mempersiapkan Pilkada 2024 berjalan aman dan lancar.

Editor : Maskaryadiansyah