Cek Spesifikasi Jip 4x4 Rp2,9 Miliar: Mobil Dinas Gubernur Apa Tank Tempur untuk Medan di Kaltim?

SAMARINDA, iNewsSamarinda.id – Rencana pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) senilai miliaran rupiah tengah menjadi sorotan hangat.

Menanggapi riuh publik, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan sekadar soal kemewahan, melainkan tentang aturan dan harga diri provinsi yang kini menjadi beranda Ibu Kota Nusantara (IKN).

Medan Ekstrem Jadi Alasan Utama

Baca Juga

Kronologi Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim: Dari Isu Rp8,5 Miliar hingga Fakta Rp2,9 Miliar

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, sebelumnya telah memaparkan bahwa perencanaan ini bukan tanpa kajian. Mengingat geografis Kalimantan Timur yang didominasi jalur berlumpur, berbatu, hingga akses pelosok yang sulit ditembus, spesifikasi kendaraan tangguh menjadi kebutuhan mutlak.

Rencananya, kendaraan operasional ini adalah jenis SUV hybrid bermesin 3.000 cc. Spesifikasi ini dinilai paling pas untuk melibas medan ekstrem tanpa mengganggu agenda kerja gubernur di lapangan. Meski urgensinya sudah jelas, detail mengenai merek dan jumlah unit yang akan dibeli masih belum dibuka ke publik.

"Masa Pakai Mobil Ala Kadarnya?"

Rudy Mas’ud menekankan bahwa hingga saat ini dirinya masih setia menggunakan kendaraan pribadi untuk urusan kedinasan. Baginya, pengadaan mobil baru ini sangat erat kaitannya dengan posisi strategis Kaltim yang kini menjadi perhatian dunia internasional.

Baca Juga

Kalimantan Timur Siap Gelar East Borneo International Folklore Festival 2025

"Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu kita bukan cuma kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya? Kita harus jaga marwah Kaltim," tegas Rudy dalam pernyataan yang kini viral di media sosial.

Ia menjamin seluruh proses pengadaan tetap tegak lurus pada regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Soal harga, ada rupa ada kualitas. Kami tidak mematok harga sembarangan, semua mengikuti standar dan aturan Permendagri," tambahnya.

Namun menariknya, terdapat selisih angka yang memicu tanya. Di tengah isu anggaran Rp8,5 miliar yang beredar, data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Inaproc justru mencantumkan angka yang berbeda.

Baca Juga

Gubernur Harum : Ormas Sebagai Mitra Strategis dalam Membangun Kaltim

Dalam dokumen APBD 2026, tertera rencana pembelian satu unit jip 4x4 transmisi otomatis bermesin 3.346 cc (diesel) dengan pagu anggaran sebesar Rp2,9 miliar. Pengadaan ini dijadwalkan berjalan pada Mei 2026 melalui sistem e-purchasing.

Meski terdapat perbedaan angka anggaran yang memicu polemik, Pemprov Kaltim memastikan bahwa seluruh proses transparan dan sesuai undang-undang. Pemerintah daerah berharap penjelasan ini dapat meredam perdebatan, sehingga fokus utama tetap pada pembangunan daerah dan kesiapan Kaltim sebagai penyangga utama pusat pemerintahan baru Indonesia.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta