SWK menilai, konflik di media sosial yang berbau SARA melibatkan pejabat publik dapat mengancam kondusivitas daerah, terlebih jika disebarkan oleh akun dengan banyak pengikut.
“Hal-hal yang dapat memancing reaksi besar di masyarakat seharusnya bisa diantisipasi dengan kedewasaan,” ujar Anjas, anggota SWK.
Dalam pernyataannya, SWK juga menyerukan agar para anggota DPRD Kaltim lebih fokus mencari solusi bagi efisiensi anggaran dan kepentingan masyarakat, daripada saling melempar opini di media sosial.
“Daripada ribut di media sosial, lebih baik gunakan platform itu untuk membantu masyarakat,” tegasnya.
Menutup konferensi pers, Oktavianus menegaskan kembali pentingnya etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral pejabat publik maupun jurnalis dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
“Jangan sampai kita lalai atas tanggung jawab kita sebagai pilar keempat demokrasi,” pungkasnya.
Editor : Maskaryadiansyah
Artikel Terkait
