D’Lima menyatakan sikap sebagai berikut:
1. D’Lima Menegaskan bahwa semangat persatuan di Kalimantan Timur adalah kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi; karenanya, setiap bentuk ujaran yang menyinggung unsur SARA harus ditolak karena berpotensi merusak tatanan sosial yang telah terbangun dengan baik.
2. D’Lima Mengutuk dan menyesalkan pernyataan anggota DPRD di media sosial yang mengandung unsur SARA karena berpotensi memecah persatuan dan mencederai nilai-nilai kebhinekaan. Sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.
3. D’Lima meminta dan menegaskan untuk memeriksa dan menindak tegas anggota DPRD (AG dan AF) di masing-masing tingkatan karena perbuatan dan pernyataanya telah melanggar Kode Etik DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, yang mewajibkan setiap anggota DPRD untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan citra lembaga DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.
4. D’Lima Meminta pimpinan partai politik & Mahkamah partai politik untuk segera yang bersangkutan untuk melakukan panggilan dan memberi sanksi tegas kepada kader partai (anggota DPRD yang bersangkutan) karena tidak bisa menjaga kehormatan partai dan tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat publik (anggota Dewan).
5. D’Lima mengingatkan seluruh pejabat publik dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur agar senantiasa menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan sosial dan persaudaraan lokal, serta tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memecah belah masyarakat daerah dan bijak dalam bersikap.
Editor : Maskaryadiansyah
Artikel Terkait
