Dinasti Politik di Kaltim Hambat Meritokrasi Pemerintahan

SAMARINDA,  iNewsSamarinda.id- Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim)  2024 diwarnai dengan isu dinasti politik. Situasi ini dinilai akan menghambat meritokrasi di sektor pemerintahan.

Salah satu calon Pilgub Kaltim, Rudi Mas'ud dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim.

Baca Juga

Pengamat DEEF Nilai Dinasti Politik di Kaltim hanya Pikirkan Kepentingan Pribadi

Kakak Rudi, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati mengkritisi keras fenomena dinasti politik ini. Baginya dinasti politik menghambat meritokrasi dalam pemerintahan.

Baca Juga

Makmur HAPK Jadi Korban Dinasti Politik di Kalimantan Timur

"Karena dinasti politik pastinya mengutamakan kelompoknya sendiri. Disini meritokrasi tidak akan berjalan," tegasnya.

Sikap menguntungkan kelompok, kata dia, misal dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu. Ujungnya untuk memperkaya diri sendiri.

"Dari sini akhirnya bermain proyek untuk menguntungkan kelompoknya saja. Hal ini erat dengan KKN," kata dia menambahkan.

Baca Juga

Prof Elvi: Penilaian Dinasti Politik Harus Berdasarkan Demokrasi Substansial

Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.

"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucap dia.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta