Ketua Komisi III DPRD Kaltim: Jalan Nonstatus di Mahakam Ulu Butuh Perhatian Pusat

SAMARINDA, iNewsSamarinda.id - Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyoroti persoalan jalan nonstatus yang banyak terdapat di wilayah Mahakam Ulu dan sekitarnya. Dia mengatakan, jika persoalan ini sangat memerlukan dukungan semua pihak, terlebih pusat untuk pemeliharaan dan pemetaannya. 

“Kemarin, saya bersama dengan Pak Kadis PU Provinsi telah membahas ini. Jadi, jalan nonstatus ini artinya belum jadi milik kabupaten, belum juga jadi milik provinsi, dan belum juga milik pemerintah,” kata Veridiana Huraq Wang.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana menjelaskan, sebetulnya Kabupaten Mahakam Puluh sendiri berbatasan dengan beberapa kabupaten yang lain. Katakanlah berbatasan dengan Kabupaten Malinau kemudian Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan sedikit wilayah berdekatan dengan negara tetangga Malaysia. Oleh karena itu, jalan ini bukan semata jalan kabupaten saja tetapi jalan nasional. Karenanya berharap baik dari kabupaten, provinsi, maupun pusat untuk bersama-sama membantu dalam pembangunannya.

Panjang jalan nonstatus ini diperkirakan sekitar 260 kilometer. Menurut Kepala Dinas PU Kaltim memerlukan estimasi biaya sekitar Rp5 triliun untuk menjadikan ini jalan mantap.

“Rp5 triliun tidak mungkin di anggarkan dalam satu kali saja tetapi bertahap. Tetapi menjadi harapan kita bagaimana Pemkab Mahulu, Pemprov Kaltim bersama bisa ke pusat untuk meminta membantu karena masuk ranah nasional,” ujar Veridiana.

Menurut keterangan Wakil Gubernur Kaltim yang disampaikan Veridiana, setelah viral mereka dihubungi terus menerus oleh Balai Jalan Nasional, bahwa pada 2023 ini akan ada anggaran yang masuk ke sana.

“Sebelumnya memang ada dana dari Pemprov Kaltim, namun dari itu yang terbanyak digunakan adalah untuk membangun jembatan. Karena ada banyak sungai yaitu sekitar 39 lebih,” tutur Veridiana.

Editor : Rizqa Leony Putri