Wakil Ketua DPRD Kaltim Jelaskan Pentingnya Kelangsungan Sistem Pangan Negara

SAMARINDA, iNewsSamarinda.id - Kasus korupsi yang menimpa Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo, baru-baru ini telah menjadi sorotan publik. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun menjelaskan, pentingnya menjaga kelangsungan sistem pangan negara dalam situasi seperti ini.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menekankan, bahwa kasus hukum yang melibatkan seorang menteri tidak boleh menghentikan tugas kenegaraan dalam memastikan ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia. 

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Tegaskan Kaltim Siap Capai Swasembada Pangan

Lanjutnya, artinya proses dan tugas negara untuk melakukan kewajiban ketersediaan pangan untuk rakyat Indonesia tidak akan berhenti dengan hanya satu oknum menteri yang kemudian bermasalah hukum.

"Negara kita ini negara yang sudah tersistem, tidak ada negara ini yang kemudian bergantung hanya pada satu orang. Menteri boleh sewaktu-waktu berhenti atau mundur, tapi sistem, tidak boleh berhenti. Tugas-tugas kenegaraan tidak boleh terhambat hanya dengan adanya kemunduran diri seorang menteri,” katanya.

Kasus korupsi yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu terus ditingkatkan. Namun, kasus ini juga mengingatkan pentingnya memisahkan individu dari sistem yang lebih besar. 

Baca Juga

Jadi Penyuplai Bahan Pangan Terbesar Kaltim, Samsun: Kukar di Puncak Prestasi

Menteri Limpo adalah satu elemen dalam sistem pertanian nasional yang melibatkan banyak pihak dalam penyediaan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Samsun menyoroti bahwa pemahaman ini harus membimbing langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kelangsungan sistem pertanian dan ketersediaan pangan.

"Pemerintah harus fokus pada reformasi dan perbaikan sistem yang lebih besar serta memastikan tugas kenegaraan terus berjalan dengan baik," ujar Samsun.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Kaltim Minta Pj Gubernur Terus Lanjutkan Pembangunan

Korupsi dalam pengelolaan dana di Kementerian Pertanian merupakan isu yang harus ditangani dengan serius, dan lembaga penegak hukum harus mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun perlu diingat, bahwa menggantikan seorang menteri bukanlah solusi akhir. Upaya pemberantasan korupsi harus lebih dari sekadar menyingkirkan satu individu.

Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Selain itu, kestabilan sistem pertanian adalah kunci bagi kelangsungan hidup mereka. 

Masyarakat Indonesia, lanjutnya, berharap agar tugas negara untuk memastikan ketersediaan pangan tetap menjadi prioritas, terlepas dari perubahan dalam kepemimpinan.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Kaltim Harap Pemprov Programkan Lahan Produktif Tiap Masa Jabatan

“Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan akan bekerja sama untuk memastikan kelangsungan sistem pangan nasional yang kuat dan menjaga ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Editor : Rizqa Leony PutriMPI Marketing