Imbas Banjir Lumpur, Wakli Ketua DPRD Kaltim Kecam Aksi Pertambangan CV SSP

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim dapil Kutai Kartanegara Muhammad Samsun mengatakan, jika pihaknya telah sering melakukan kunjungan di Sanga Sanga Dalam dan di dekat wilayah RT 24 terdapat pertambangan batubara yang telah habis izin usahanya. 

Namun beberapa tahun terakhir, Samsun menerima aduan masyarakat lagi, karena pertambangan kembali dilakukan padahal izin usaha seharusnya telah berakhir. 

“Maka, telusuri kenapa bisa ada pengeluaran izin tanpa rekomendasi dari bawah, ini hal aneh. Harusnya ada rekomendasi dari DLH Kabupaten. Tapi justru DLH Kabupaten jelas tidak memberikan dukungan untuk perpanjangan IUP CV SSP,” ujar Samsun.

Memang perpanjangan IUP itu tanpa melalui persetujuan DPRD, namun ini dapat dikatakan sebagai temuan DPRD Kaltim bahwa ada IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Temuan bahwa, perpanjangan IUP CV SSP di RT 24 Sanga-Sanga Dalam, tanpa seizin pemerintah daerah. Karena DLH Kabupaten jelas menolak perpanjangan izin itu. Bukan itu saja, masyarakat setempat pun menolak dan mempertanyakan keluarnya izin baru.

Karena ini juga, lanjut Samsun, pihaknya di DPRD akan mengusut tuntas kejelasan perpanjangan IUP CV SSP di Sanga Sanga Dalam, Kutai Kartanegara.

Editor : Rizqa Leony PutriMPI Marketing